class='date-header'>Senin, 12 Oktober 2015

Calo di Pidie Peras Guru Bakti

* Dalih Mengurus Kontrak Honor Daerah

SIGLI - Sejumlah guru bakti di Kabupaten Pidie nasibnya makin tak jelas dan terus berharap dikontrak oleh pemerintah daerah sebagai ganti status honorer yang mulai dihapuskan. Di tengah situasi yang minim perhatian pemerintah ini, beberapa orang guru bakti malah menjadi korban penipuan calo, yang mengembuskan wacana pengangkatan guru bakti menjadi guru kontrak honor daerah yang populer dengan sebutan ‘Kontrak Honda’.

Isu ini berkembang kencang di kabupaten Pidie yang memiliki ratusan orang tenaga guru tanpa gaji, yang berbakti mengajar di sejumlah sekolah di kabupaten ini. Namun, nasib mereka makin tak jelas setelah pengumuman kelulusan penerimaan calon PNS dari pegawai honorer K1 dan K2, tidak mencantumkan nama mereka.

Para guru bakti ini pun ramai memperbincangkan adanya aksi penipuan, oleh calo yang seperti tahu betul mimpi para guru bakti, untuk bisa diangkat sebagai pegawai daerah, apapun istilah sebutannya. Termasuk sebutan Kontrak Honda (honor daerah), yang dikabarkan berhasil meraup uang puluhan juta rupiah.

“Beberapa guru bakti sudah ada yang menyetorkan uang Rp 500 ribu hingga Rp 15 juta per guru bakti, sebagai tanda jadi dan keperluan administrasi pengurusan Kontrak Honda,” kata beberapa guru di daerah itu, Minggu (11/10).

Aksi calo dikabarkan sudah berjalan sejak satu minggu terakhir, seiring ramainya isu pengangkatan tenaga bakti menjadi honorer daerah berstatus kontrak per tahun. Beberapa guru bakti yang tak jelas sumber gajinya ini, dilaporkan telah menjadi korban penipuan, hingga menambah penderitaan mereka sebagai tenaga kerja yang kini terabaikan oleh pemerintah.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Pidie, Murthalamuddin SPd MSP, yang mengaku mendapat informasi adanya penipuan oleh calo untuk Kontrak Honor Daerah ini, menegaskan bahwa tak ada perekrutan atau penetapan status baru bagi guru tenaga bakti.

“Disdik Pidie saat ini tidak merekrut guru tenaga bakti untuk dijadikan sebagai guru kontrak daerah yang honornya dibayar dari dana APBK. Jika ada kebijakan untuk perekrutan ini, akan pasti diumumkan secara terbuka di media, bukan direkrut melalui calo,” katanya.

Ia berharap, para kepala sekolah bisa membantu menjelaskan hal ini. Sehingga tidak ada lagi tenaga bakti yang menjadi korban. Namun ia tak bisa memberi gambaran jelas terhadap masa depan guru bakti ini. Sehingga peristiwa yang sama tidak terus terulang dengan mengorbankan mereka yang berharap kepastian status, dari pemerintah.

Semoga bermanfaat atas informasi ini, Apa tanggapan kawan2. tulis komentar dibawah..

Oleh: Yus Aceh
Sumb: Serambi Indonesia.com

Tidak ada komentar: